SEO paling KEREN

Mengungkap Fakta Terpendam

Hukum Perlindungan Atas Cagar Budaya

Hukum perlindungan atas Sumber Daya Alam

Hukum perlindungan atas Sumber Daya Alam

Hukum Perlindungan Atas Cagar Budaya: Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1982 berbunyi: ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasannya dikatakan, perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan pening-galan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya Monwnenten Ordonantie 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya dlsingkat MO.

Pasal 1 MO tersebut berbunyi:
(1)   Dengan pengertian monumen dalam ordonansi ini dimaksudkan:

  • benda-benda bergerak maupun tak bergerak buatan tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisa, yang pokoknya lebih tua dari 50 tahun atau termasuk masa langgam berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai pentingbagi prasejarah, sejarah atau kesenian;
  • benda-benda yang dianggap mempunyai nllai penting dipandang dari sudut paleoanthropologi;
    situs dengan petunjuk beralasan (gegrond) bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad. a dan b, satu dan lain sepanjang benda-benda tersebut, baik secara tetap maupun sementara, dicantumkan dalam daftar yang disebut daftar monumen pusat yang disusun dan dikelola oleh kepala dinas purbakala dan yang terbuka bagi umum.

(2) Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuarr semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam (1) a dan demikian pula situs yang tanaman-nya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung dengan benda-benda di bawah ayat (1) a dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda di bawah ayat (1) a. Pengertian “monumen” seperti tertera di atas dengan demikian tidak hanya menyangkut benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak sebagai hasil buatan manusia yang berasal lebih kurang 50 tahun tetapi juga situs-situsnya bahkan tanamannya serta bangunan-bangunan yang mempunyai kepentingan yang langsung bagi “monumen” menurut pengertian MO tersebut.

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di bidang cagar budaya berupa antara lain: (a) pelanggaran hukum yang ditentukan oleh Monumenten Ordonantie tahun 1931 No. 238. (b) bentuk-bentuk gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda/cagar budaya nasional antara lain karena:

  • Adanya perang.
  • Adanya infiltrasi kebudayaan.
  • Adanya gangguan alam seperti: banjir, gempa bumi, iklim, dan proses biokimia.
  • Adanya penggunaan benda-benda/cagar budaya sebagai obyek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang justru memahami manfaat benda-benda/cagar budaya tersebut. Hal ini menimbulkan adanya pencurian, pemindahan-pemindahan, dan penyelundupan-penyelundupan.
  • Adanya ancaman terhadap benda-benda/cagar budaya nasional yang makin meningkat dengan bertambahnya keinginan orang asing sebagai kolektor benda-benda purbakala. Benda-benda tersebut diselundupkan ke luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan komunikasi/transportasi modern serta banyaknya or-ang asing datang dan bekerja di Indonesia. Disinyalir adanya sindikat-sindikat yang bergerak baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memeroleh benda-benda cagar budaya nasional secara tidak sah. Pemilikan secara tidak sah terhadap benda-benda cagar budaya nasional tidak terbatas lagi pada benda-benda yang bernilai budaya akan tetapi juga terhadap benda-benda yang bernilai religius (keagamaan) seperti terdapat diantaranya di Bali yang sangat menggelisahkan masyarakat setempat.

Penanggulangan terhadap kerusakan/kemusnahan benda-benda warisan budaya akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum antara lain ! dalam peraturan-peraturan tersebut dibawah ini:

  • Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Agustus 1972 No. 8/M/1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala.
  • Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1973 No. 1/A. 1/1973 tentang Kerjasama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara RI dalam Pengamanan/Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
  • Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 8 Januari 1973 No. INS 002/KOPKAMTIB/I/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
  • Surat Kepala Kepolisian RI tanggal 23 April 1973 Petunjuk Pelaksanaan No. Juklak/LIT/IV/1973 tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala.
  • Surat Kepala Kepolisian RI Tanggal 10 Januari 1976 Nopol. Polsus/ 17/76 tentang Pengamanan, Penyelamatan dan Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional beserta lampirannya.
  • Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 Maret 1980, No. 87/MPK/1980, Perihal: Pembentukan Team Gabungan Perlindungan Cagar Budaya di Daerah Tingkat I. Kepada. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Seluruh Indonesia.

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indone-sia (pasal 2). Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs (pasal 3). Pasal 4 ayat (1) UU ini menyatakan, bahwa semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara. Pen-jelasan ayat ini menyatakan, bahwa penguasaan oleh negara mempunyai arti bahwa negara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya. Pelestarian tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harus dapat menunjang pem-bangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Ayat 2 melanjutkan, bahwa penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wllayah hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 15 menyatakan, (1) bahwa setiap orang dilararig merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. (2) Tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang:

  1. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
  2. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lain-nya;
  3. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
  4. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
  5. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
  6. memperdagangkan atau memperjual belikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA
Abd Rahman, Mustafa, Menengok Sistem Pemeliharaan Lingkungan di Mesir, Kompas, Sabtu, 10 Januari 2004.
Afrizal, Andi, Penerapan Sistem Sanitary Landfil pada LPA Bantar Gebang, Tesis Program Pascasarjana Program Ilmu Lingkungan UI, Jakarta, 1997.
Asmar, Teguh, MA, Pemeliharaan dan Perlindungan Benda-benda Sejarah dan Purbakala, Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, 1978/1979, Jakarta, 1982.
Asmia, J.A, Sampai Dimana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Majalah DIALOG, No. 068/12 tanggal 25 Juni 1981.

Tags: , , , , , , ,

No Responses

Leave a Reply